Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman akhirnya berani membongkar motif licik La Nyalla Mattalitti dan kawan-kawan ingin menunda Pemilu 2024.
Meski berulang kali tanpa tedeng aling-aling La Nyalla Mattalitti menyampaikan keinginan menunda pemilu dan mengembalikan UUD 45 ke naskah yang asli, namun terungkap fakta bengis di balik itu.
Benny K Harman menyebut, isu penundaan pemilu kini sudah digabungkan DPD RI, lewat ketuanya langsung La Nyalla Mattalitti. Setelah itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga ikut mendukung langkah La Nyalla Mattalitti.
Setali tiga uang, La Nyalla Mattalitti lewat adendum UUD 45 memang berharap agar MPR bisa kembali jadi lembaga tertinggi di Indonesia, sehingga presiden cukup dipilih lewat MPR.
Benny K Harman secara blak-blakan menyebut, ada upaya-upaya represif yang bakal ditempuh La Nyalla untuk mencapai keinginannya.
Salah satunya, menangkap siapapun yang berseberangan dengan dirinya.
Lebih tepatnya, siapapun yang menentang penundaan pemilu 2024, termasuk menentang upaya dia mengembalikan UUD 45 ke naskah yang asli, akan ditangkap.
Bahkan, Benny menyebut, UU KUHP sengaja dikebut dan disahkan dengan banyak pasal kontroversial, salah satunya membungkam kebebasan berpendapat.
Setelah KUHP baru disahkan, maka gerombolan La Nyalla bisa lebih leluasa menekan agar presiden mengeluarkan dekrit penundaan pemilu yang rencananya akan dikeluarkan tahun depan.
La Nyalla memang terkenal dengan cara licik untuk mencapai kekuasaan yang ia inginkan. Setelah gagal lewat kontestasi kendaraan partai politik, La Nyalla kini tak punya pilihan lain.
Satu satunya cara agar ia bisa maju sebagai presiden tanpa dipilih oleh rakyat Indonesia yakni melalui kekuatan MPR, seperti era Orde Baru.
Sinyal dukungan itu juga tampak dari Ketua MPR Bambang Soesatyo, dengan gamblang menyatakan ingin agar pelaksanaan Pemilu 2024 dikaji ulang.
“Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu. Ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya tepat,” terang Bambang Soesatyo di rilis survei Poltracking Indonesia.
Lain hal dengan Bambang Soesatyo, La Nyalla Mattalitti sebelumnya terang-terangan ingin agar Pemilu 2024 ditunda dengan alasan agar presiden bisa menambah masa jabatannya, karena sudah habis untuk mengurus pandemi Covid-19. Pernyataan kontroversial itu ia sampaikan saat menghadiri Munas HIPMI November 2022.
Namun, La Nyalla baru-baru ini membantah pernyataannya sendiri. Pihaknya hanya mengusulkan supaya masa jabatan Jokowi ditambah selama proses adendum UUD 1945 berlangsung.
“Saya dulu ngomong bahwa tidak ada 3 periode, dan sampai sekarang pun saya tidak pernah ngomong ada 3 periode. Kapan saya ngomong? Anda saja yang asal ngomong,” ucap La Nyalla, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun.
Sambil menunggu addendum, kita minta Pak Jokowi diperpanjang dulu 2-3 tahun, untuk mengawal addendum selesai. Kalau addendum selesai dalam 1 tahun, kenapa tidak? Kan kita bicara yang paling jelek,” sambungnya.
Sikap La Nyalla yang sudah tak konsisten itu, akhirnya menunjukkan bagaimana lembaga DPD dipimpin oleh orang yang tidak bisa dipercaya ucapannya.
Kini, La Nyalla menempuh berbagai cara pada momen jelang pemilu 2024 agar ditunda. Sebab ia sadar diri, sudah tak ada partai politik yang mau mendukungnya. Sebab, partai politik juga tahu bahwa elektabilitas La Nyalla Mattalitti sangat buruk.
Rakyat Indonesia yang semakin cerdas pun bisa menilai bahwa La Nyalla Mattalitti tak layak menempati posisi pemerintahan lewat jalur pemilu raya. Meski menyebut dirinya negarawan, namun publik mengingatnya sebagai orang yang suka bikin kisruh, dekat dengan korupsi, dan diberi cap sebagai ‘preman’ karena hobi memalak dan meneror.
