Rasa-rasanya tidur Sri Mulyani selama setahun ini tidak akan pernah nyenyak. Belum juga usai persoalan bobroknya Kemenkeu yang dikuliti seluruh rakyat Indonesia, Sri Mulyani kembali dihadapkan dengan persoalan serius perihal utang piutang. Setelah ini, mungkin akan ada sederet persoalan lagi yang akan menyeret nama “besar” Sri Mulyani. Tunggu saja.
Jusuf Hamka Tagih Utang Rp800 Miliar
Jusuf Hamka atau banyak orang memanggilnya Babah Alun kembali mengguncang Kementerian Keuangan. Pengusaha TOL ini mengungkap ke publik mengenai utang pemerintah kepada perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk atau CMNP sebesar Rp 179 miliar.
Seperti yang banyak beredar di laman berita, berdasarkan ketetapan hukum yang telah diketahui oleh CMNP dan Kementerian Keuangan, negara memiliki utang Rp 1979 miliar kepada CMNP. Uang ini diklaim sebagai kesepakatan antara CMNP dengan pemerintah atas deposito dan giro yang ditempatkan perusahaan di bank yang telah dilikuidasi pada krisis moneter 1998.
Sejak Bank Yama dilikuidasi oleh pemerintah, utang tersebut belum dibayar hingga kini. Jusuf Hamka sudah mengupayakan berbagai cara, termasuk menempuh jalur hukum di pengadilan, untuk menindaklanjuti persoalan ini. Namun hasilnya nihil.
Putusan hukum terkait utang piutang ini, pemerintah harus membayar utang dengan denda 2% setiap bulan, sesuai putusan hukum yang telah inkracht sebelumnya.
Jusuf Hamka, dalam keterangan terbuka, pernah meminta Menkopolhukam Mahfud MD untuk menagihkan utangnya kepada pemerintah. Mahfud meresponnya dengan meminta Jusuf menagih langsung kepada Kemenkeu.
Penagihan Jusuf Hamka ini seperti api yang menyambar jerami kering, yang sebenarnya sudah terbakar dan sedang berusaha dipadamkan Sri Mulyani. Namun bukan Sri Mulyani namanya, jika tidak berkelit dan berusaha menyerang balik.
Ada semacam kalimat menarik para netizen di dunia maya, “menjadi pemerintah, bakat yang harus menonjol adalah bersilat lidah”. Untuk kalimat ini, rasanya Sri Mulyani telah memperlihatkan keahliannya.
Sri Mulyani dan orang-orangnya berkilah dan menyerang balik Jusuf Hamka. Mereka menuding Jusuf Hamka memiliki utang ratusan miliar kepada pemerintah. Melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban mengungkapkan ketika negara melikuidasi Bank Yama, perusahaan Jusuf Hamka masih dalam pengendalian bank yang didirikan oleh putri Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana.
Ketika ditanya oleh wartawan, Rionald tidak bisa menyebutkan persis angka pastinya. Ia hanya menegaskan jika jumlahnya mencapai ratusan miliar.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengungkap ada 3 perusahaan di bawah naungan group CMNP berutang ke negara senilai Rp 775 miliar. Utang ini terkait bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Jusuf Hamka Tantang Balik
Yang menyenangkan dari Jusuf Hamka adalah keberanian dan blak-blakannya dalam menantang Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan. Jusuf Hamka minta dipertemukan dengan Sri Mulyani untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang ini.
“Kita ketemu buat konferensi bersama, jadi jangan ada dusta. Kita ngomong terbuka,” tantang Jusuf Hamka.
Soal tudingan Kemenkeu, Jusuf Hamka juga meminta untuk membuktikan. Jika tudingan soal CMNP memiliki hutang kepada BLBI, akan diganti 100 kali lipat. Ini menarik, seandainya Kemenkeu bisa membuktikan CMNP punya utang, maka negara bisa mendapatkan pemasukan yang fantastis 775 Triliun. Jadi Sri Mulyani tidak perlu bersusah payah mengumpulkan pajak dari rakyat untuk dinikmati oknum-oknum anak buahnya yang nakal.
Namun rasanya Sri Mulyani agak gamang persoalan utang piutang ini. Karena kebingungan itulah, ia menyerang balik Jusuf Hamka dengan narasi yang dibalik. Padahal ia tahu dan sudah mengakui, jika pemerintah berkewajiban membayar utang kepada CMNP sebab hal itu sudah berkekuatan hukum. Di satu sisi, ia mungkin masih bingung membayar utang-utang itu dengan apa. Sebab pajak-pajak yang dikumpulkan dari rakyat, digarong oleh anak-anak buahnya sendiri yang nirakhlak.
Sebagai rakyat jelata, kita hanya menunggu keduanya duduk sama rata di hadapan kamera. Kemudian terbuka secara jujur, siapa berkewajiban apa. Bukan dengan apa untuk menyerang siapa.