Jelang pemilu 2024, La Nyalla Mattalitti tampak berambisi mencari berbagai cara untuk mengembalikan naskah asli UUD 1945 yang sudah diamandemen pada era reformasi 1999-2002.
Anehnya, La Nyalla mencari dukungan mengembalikan UUD 1945 lewat organisasi bela diri, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).
La Nyalla sepertinya sudah kehabisan akal untuk mencari dukungan politik, jelang pemilu. Jalan satu satunya, ia ingin mengembalikan UUD 1945 agar pemilihan presiden cukup melalui MPR, tanpa ada pesta demokrasi pemilu raya.
Logika sederhananya, apa hubungan PSHT dengan politik pemerintahan. La Nyalla seolah ingin meracuni para pendekar dan pemuda PSHT agar turut melawan dan membantu mengembalikan UUD 1945.
Dalam pidatonya di SCC Universitas Saburai, Bandar Lampung, yang dihadiri ratusan anggota PSHT La Nyalla memaksakan diri agar PSHT mempelajari “kerugian” UUD 1945 yang sudah diamandemen versi dia.
La Nyalla menyebut, UUD hasil amandemen 1999-2002 telah melupakan Pancasila. Bukti yang disampaikan La Nyalla pun serampangan.
Lagi-lagi ia mengkambinghitamkan penguasaan ekonomi yang telah menindas masyarakat kecil.
Faktanya, La Nyalla di berbagai kesempatan juga memberikan karpet merah pada investor asing.
Parahnya, La Nyalla dengan alasan itu, meminta agar PSHT mau mempelajari naskah asli UUD 1945 dan yang sudah diamandemen.
“Silakan pelajari peta jalan kembali ke UUD 45 yang saya buat. Apabila masih kurang mengerti, bisa diskusi dengan anggota DPD RI dari sini, Pak Bustami dan Pak Hakim atau dengan lainnya. Setelah paham benar, resonansikan gagasan ini kepada masyarakat lainnya. Sadarkan mereka bahwa inilah satu-satunya jalan mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat kita,” kata La Nyalla di Provinsi Lampung pada Agustus 2022.
La Nyalla memang lihai melempar kekurangan negeri ini, lalu mengambil simpati seolah olah ia sedang berjuang untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Bahkan, keanehan yang paling terlihat yakni saat La Nyalla menyebut, mengembalikan naskah UUD 1945 merupakan satu satunya jalan untuk kemandirian ekonomi dan lepas dari oligarki.
Ia seolah tak melihat bagaimana kemandirian ekonomi, sudah banyak tumbuh di desa desa tanpa harus bergantung pada negara.
Negara, bahkan banyak menyusu pada sektor ekonomi mikro untuk pemasukan pajak.
Lantas apa maksud La Nyalla mencari dukungan kepada PSHT? Apakah ingin menjerumuskan organisasi yang memiliki filosofi luhur ke jalan alat politiknya?
Ia lantas mencari legitimasi karena telah membantu melegalkan organisasi PSHT ke Kemenkumham. La Nyalla seolah ingin mendapatkan balas budi.
Politik balas budi La Nyalla kepada PSHT ia lempar seolah bukan untuk kepentingan dirinya, namun kepentingan bersama atas nama kesejahteraan rakyat.
Cara serampangan La Nyalla ini lebih mempertontonkan bahwa ia ingin melenggang maju sebagai presiden tanpa partai politik dan pemilu.
Sebab, La Nyalla tak mungkin lagi bisa mendapat dukungan Prabowo, karena ia pernah bersitegang setelah menuduh Prabowo meminta mahar politik senilai Rp 40 miliar di Pilgub Jatim 2018.
Sementara di kubu Jokowi ia juga mustahil bisa mendapatkan dukungan karena pernah membuat media propaganda bernama “Obor Rakyat” pada pemilu 2014 silam.
Kini ia punya jalan baru agar bisa melenggang ke kursi presiden, yakni mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya.