Politik di Indonesia memang dinamis. Saking dinamisnya, sampai kurang dari sebulan sebelum pendaftaran tiga koalisi yang mengusung bacapres terancam bubar semua.

Mari kita mulai dulu dari koalisi Nasdem-PKB-Demokrat. Pasangan ini sudah dideklarasikan. Tapi persoalan baru menyembul ke permukaan.

Tentu saja pemanggilan pemeriksaan Cak Imin di KPK jadi salah satu persoalannya. Dari sisi internal, terdapat perdebatan. Kami mendapatkan bocoran kalau mereka sepakat dan hakul yakin jika Cak Imin tak akan jadi tersangka. Selain bukti-buktinya lemah, menjadikan Cak Imin sebagai tersangka di detik-detik akhir justru bisa membuat makin coreng-moreng wajah KPK.

Tapi di sisi lain, mereka yang terutama dari PKS juga resah karena dengan digantungnya kasus Cak Imin maka akan mengganggu elektabilitas pasangan ini.

Maka mereka mulai membuat beberapa opsi jika hal tersebut di atas terjadi. Namun dari pihak PKB jelas tidak setuju. Tidak ada opsi lain selain Cak Imin. Sementara jika kubu PKS ngotot, PKB bisa saja meninggalkan mereka. Jika itu terjadi, Anies Baswedan terancam tak bisa berlayar.

Anies Baswedan sendiri, juga mulai mengkhawatirkan hal ini. Anies memang terbiasa dalam situasi tertekan, tapi dia juga mulai realistis terhadap fakta tersebut. Kabar dari kubu internal Anies, mereka akan memantau perkembangan elektabilitas pasangan ini dengan teknologi survei yang lebih cepat.

Sementara itu, tak kalah peliknya apa yang terjadi pada kubu Ganjar Pranowo. Sudah sampai ke publik bahwa tinggal ada 3 nama yang mengerucut untuk mendampingi mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu. Tiga nama tersebut adalah Ridwan Kamil, Mahfud MD, dan Sandiaga Uno.

Kandidat terkuat adalah Ridwan Kamil. Bahkan RK sudah lapor ke Airlangga Hartarto kalau saat dipanggil Megawati, mantan Gubernur Jabar itu diminta mendampingi Ganjar. Hal itu tak lepas dari analisis lapangan bahwa Jawa Tengah sepenuhnya bisa dikuasai oleh PDIP dengan komandan Bambang Pacul, dan sebagian Jawa Timur bisa mereka rebut. Mereka butuh kemenangan di Jabar yang masih didominasi oleh Prabowo. RK dianggap bisa mengambil banyak suara di Jawa Barat.

Namun pihak Golkar masih terbelah. Sebagian pimpinan menyatakan tidak masalah jika RK mendampingi Ganjar, sebag tidak ada aturan kader Golkar hanya bisa jadi calon pasangan capres-cawapres di satu kubu saja.

Namun di sisi lain, konon kubu Airlangga Hartarto belum berkenan dengan langkah RK. Hal itu disebabkan saat RK masuk ke partai berlambang beringin itu, dia sudah sepakat untuk maju sebagai Cagub DKI.

Persoalan makin pelik karena pihak PPP dan Sandiaga Uno juga mendesak agar pasangan Ganjar adalah Sandi. PPP sangat percaya diri kalau PDIP butuh suara dan mesin partai Nahdlyin. Jika hal itu tidak diakomodasi, PPP membuka opsi untuk bergabung dengan koalisi lain. Dengan demikian, PDIP bisa tidak punya mesin dan basis suara di kaum Nahdlyin.

Jelas persoalan itu bikin poros pengusung Ganjar ketar-ketir. Setidaknya, akan ada berbagai risiko jika mereka keukeuh untuk memilih RK atau Mahfud. PDIP jelas butuh PPP. Namun mereka tidak butuh Sandiaga Uno.

Kubu Prabowo tak kalah peliknya. Di berbagai survei, mereka mengalami stagnasi kembali. Sementara calon-calon yang ada, tidak cukup kuat dalam memperbanyak suara Prabowo. Calon-calon itu adalah Airlangga Hartarto, Erick Thohir, dan Yusril Ihza Mahendra.

Airlangga dianggap punya kelemahan karena pemilih Golkar menurut survei, paling banyak terbelah (split ticket voting). Sementara Erick mungkin hanya bisa menambah amunisi finansial. Dukungan mesinnya tak bisa diandalkan. Demikian juga Yusril, di satu sisi cukup punya kualitas untuk mendampingi Prabowo, tapi mesin politiknya sangat terbatas.

Dari internal poros Gerindra, mereka berharap bisa menggandeng Gibran Rakabuming. Hal itu bisa membuat koalisi ini bulat dan tidak terpecah. Masalahnya tinggal 2: Apakah MK mengizinkan? Kedua, apakah Jokowi mengizinkan?

Jika MK memutus capres-cawapres boleh berusia di bawah 40 tahun, satu persoalan selesai. Namun ada persoalan lain. Walaupun Presiden Jokowi dianggap punya masalah dengan PDIP, namun bukan berarti Jokowi punya keberanian untuk berhadapan vis a vis dengan PDIP. Maka kecil pula kemungkinan mengizinkan Gibran keluar dari PDIP untuk jadi wakil Prabowo.

Dengan segala kepelikan di atas, maka pendaftaran pasangan capres-cawapres tampaknya bakal tetap di detik-detik akhir, dan tetap terbuka kemungkinan perubahan-perubahan drastis.

Rasa-rasanya tidur Sri Mulyani selama setahun ini tidak akan pernah nyenyak. Belum juga usai persoalan bobroknya Kemenkeu yang dikuliti seluruh rakyat Indonesia, Sri Mulyani kembali dihadapkan dengan persoalan serius perihal utang piutang. Setelah ini, mungkin akan ada sederet persoalan lagi yang akan menyeret nama “besar” Sri Mulyani. Tunggu saja.

Jusuf Hamka Tagih Utang Rp800 Miliar

Jusuf Hamka atau banyak orang memanggilnya Babah Alun kembali mengguncang Kementerian Keuangan. Pengusaha TOL ini mengungkap ke publik mengenai utang pemerintah kepada perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk atau CMNP sebesar Rp 179 miliar. 

Seperti yang banyak beredar di laman berita, berdasarkan ketetapan hukum yang telah diketahui oleh CMNP dan Kementerian Keuangan, negara memiliki utang Rp 1979 miliar kepada CMNP. Uang ini diklaim sebagai kesepakatan antara CMNP dengan pemerintah atas deposito dan giro yang ditempatkan perusahaan di bank yang telah dilikuidasi pada krisis moneter 1998.

Sejak Bank Yama dilikuidasi oleh pemerintah, utang tersebut belum dibayar hingga kini. Jusuf Hamka sudah mengupayakan berbagai cara, termasuk menempuh jalur hukum di pengadilan, untuk menindaklanjuti persoalan ini. Namun hasilnya nihil.

Putusan hukum terkait utang piutang ini, pemerintah harus membayar utang dengan denda 2% setiap bulan, sesuai putusan hukum yang telah inkracht sebelumnya.

Jusuf Hamka, dalam keterangan terbuka, pernah meminta Menkopolhukam Mahfud MD untuk menagihkan utangnya kepada pemerintah. Mahfud meresponnya dengan meminta Jusuf menagih langsung kepada Kemenkeu.

Penagihan Jusuf Hamka ini seperti api yang menyambar jerami kering, yang sebenarnya sudah terbakar dan sedang berusaha dipadamkan Sri Mulyani. Namun bukan Sri Mulyani namanya, jika tidak berkelit dan berusaha menyerang balik.

Alasan Sri Mulyani dan Serangan Balik Kemenkeu

Ada semacam kalimat menarik para netizen di dunia maya, “menjadi pemerintah, bakat yang harus menonjol adalah bersilat lidah”. Untuk kalimat ini, rasanya Sri Mulyani telah memperlihatkan keahliannya.

Baca saja artikel berikut: Sri Mulyani, Agen Washington DC yang Menyamar Menjadi Menkeu Indonesia?

Sri Mulyani dan orang-orangnya berkilah dan menyerang balik Jusuf Hamka. Mereka menuding Jusuf Hamka memiliki utang ratusan miliar kepada pemerintah. Melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban mengungkapkan ketika negara melikuidasi Bank Yama, perusahaan Jusuf Hamka masih dalam pengendalian bank yang didirikan oleh putri Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana.

Ketika ditanya oleh wartawan, Rionald tidak bisa menyebutkan persis angka pastinya. Ia hanya menegaskan jika jumlahnya mencapai ratusan miliar.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengungkap ada 3 perusahaan di bawah naungan group CMNP berutang ke negara senilai Rp 775 miliar. Utang ini terkait bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Jusuf Hamka Tantang Balik

Yang menyenangkan dari Jusuf Hamka adalah keberanian dan blak-blakannya dalam menantang Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan. Jusuf Hamka minta dipertemukan dengan Sri Mulyani untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang ini.

“Kita ketemu buat konferensi bersama, jadi jangan ada dusta. Kita ngomong terbuka,” tantang Jusuf Hamka. 

Soal tudingan Kemenkeu, Jusuf Hamka juga meminta untuk membuktikan. Jika tudingan soal CMNP memiliki hutang kepada BLBI, akan diganti 100 kali lipat. Ini menarik, seandainya Kemenkeu bisa membuktikan CMNP punya utang, maka negara bisa mendapatkan pemasukan yang fantastis 775 Triliun. Jadi Sri Mulyani tidak perlu bersusah payah mengumpulkan pajak dari rakyat untuk dinikmati oknum-oknum anak buahnya yang nakal.

Namun rasanya Sri Mulyani agak gamang persoalan utang piutang ini. Karena kebingungan itulah, ia menyerang balik Jusuf Hamka dengan narasi yang dibalik. Padahal ia tahu dan sudah mengakui, jika pemerintah berkewajiban membayar utang kepada CMNP sebab hal itu sudah berkekuatan hukum. Di satu sisi, ia mungkin masih bingung membayar utang-utang itu dengan apa. Sebab pajak-pajak yang dikumpulkan dari rakyat, digarong oleh anak-anak buahnya sendiri yang nirakhlak.

Sebagai rakyat jelata, kita hanya menunggu keduanya duduk sama rata di hadapan kamera. Kemudian terbuka secara jujur, siapa berkewajiban apa. Bukan dengan apa untuk menyerang siapa.

Semangat, Bu Mul!

Ada yang menarik mencermati perkembangan politik di tanah air. Selain soal seperti terjadi lazimnya perhelatan politik yang penuh tarik-menarik kepentingan, juga ada jurus saling mengunci, dan adu strategi menguatkan tokoh tertentu serta berusaha mendegradasi calon yang lain.

Setidaknya kita punya bekal basis fakta yang kira-kira jika dirumuskan seperti ini:

Presiden Jokowi menginginkan calon penerusnya adalah orang yang akan melanjutkan apa yang telah dia kerjakan. Dalam konteks sekarang, itu merujuk pada dua nama: Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Serta nama yang tidak dikehendaki Jokowi adalah Anies Baswedan.

Dalam hitungan survei dan kemungkinan-kemungkinan politik, ketiga kandidat masih cukup terbuka peluang untuk menang. Selain waktu pertandingan masih cukup lama, ketiganya punya daya magnet tersendiri buat para calon pemilih. Plus tentu saja setiap partai politik pendukung masing-masing calon dan para relawan mereka, juga pastu punya jurus yang masih disembunyikan untuk mengerek kemungkinan kemenangan.

Namun dalam basis peta kepentingan Presiden Jokowi, terjadi anomali di tingkat media sosial. Makin hari, makin gamblang justru yang terjadi adalah kubu Ganjar Pranowo berusaha menghabisi kubu Prabowo Subianto. Hal ini tentu tidak sejalan dengan skenario Jokowi. Sebab dalam skenario Jokowi, kalau bisa yang bertanding hanyalah dua pasanh calon: Prabowo plus cawapresnya versus Ganjar plus cawapresnya. Namun kondisi yang terbaca sekarang ini, yang faktual dan objektif, kandidatnya masih tiga. Ada Anies di dalamnya.

Kubu Ganjar tampaknya punya ketakutan pada Prabowo. Dengan simulasi permainan: ketika ketiga kandidat bertarung, tidak ada yang menang 50+1. Sehingga yang maju di babak selanjutnya adalah Prabowo vs Ganjar. Para pemilih Anies sudah tentu berlabuh di Prabowo sehingga mantan Danjen Kopassus itulah yang akan memenangkan pertandingan.

Paranoia itulah yang membuat para relawan Ganjar (yang juga pasti para relawan Jokowi) berusaha menyeberang dari rencana permainan Jokowi. Merasa Anies bakal dikalahkan dengan mudah maka Prabowo yang harus disikat duluan. Jadi diam-diam telah terjadi pembangkangan relawan Jokowi kepada Jokowi itu sendiri.

Padahal waktu bermain cukup lama, dan seperti yang tertulis di atas, masing-masing pihak masih menyimpan jurus-jurus yang belum dikeluarkan. Anies masih punya potensi sangat besar untuk melaju di babak selanjutnya. Dan kalau itu yang terjadi, justru kemungkinannya dia yang bakal jadi presiden.

Rupanya, pergerakan para relawan Ganjar yang berusaha membabat Prabowo, sengaja didiamkan oleh kubu Anies sebab itu menguntungkan pihak Anies. Sementara kubu Prabowo masih seperti enggan menanggapi serangan kubu Ganjar. Wajar, karena serangan seperti itu kalau ditanggapi selain membuang energi juga cenderung bodoh.

Dalam hal seperti itulah, kubu Ganjar mesti hati-hati. Mereka bisa kehilangan rasa hormat dan simpati dari para pemilih. Dalam peta politiknya, malah Ganjar dulu yang bisa disalip oleh Anies. Ketika di babak kedua terjadi Prabowo versis Anies, kondisinya bisa sangat berbeda. Karena tensi kebencian dan sentimen negatif pemilih Ganjar ada di Prabowo (bukan di Anies), maka bukan tidak mungkin aspirasi sebagian pemilih Ganjar malah lari kepada Anies.

Di sinilah anomali dari strategi kubu pendukung atau relawan Ganjar. Satu langkah awal yang sudah salah, biasanya akan lebih mudah diikuti oleh kesalahan-kesalahan berikutnya.

Dan yang menjadi korban utamanya tentu saja bukan Ganjar, melainkan Jokowi.

Penulis: Pandhita Rahsa