Tidak ada hujan tak ada angin, La Nyalla Mattalitti tiba-tiba menyampaikan harapan agar Jokowi bisa menambah masa jabatannya 2 sampai 3 tahun lagi. Pernyataan itu disampaikan di Munas HIPMI di Solo pada 21 November 2022.
Sekaligus, dalam kesempatan itu juga, La Nyalla ingin mengembalikan naskah UUD 45 yang asli. Lantas apa motif La Nyalla. Kemungkinannya ada dua.
Ibarat menyelam sambil minum air, La Nyalla Mattalitti membuat strategi baru untuk menjegal Anies Baswedan agar tak bisa melaju dalam Pilpres 2024, atau bisa jadi La Nyalla ingin menjebak Jokowi agar melanggar konstitusi.
Sementara La Nyalla sendiri, lewat pengembalian naskah UUD 45 yang asli, ia bisa melenggang maju menjadi presiden tanpa halangan lewat MPR.
Sebab, ketika UUD 1945 yang lama dikembalikan, presiden cukup dipilih lewat MPR tanpa melalui Pemilu.
Selain itu, bila UUD 45 naskah asli kembali ditetapkan, maka Anies Baswedan tidak akan bisa maju dalam Pilpres 2024 karena pemilihan presiden cukup melalui MPR.
La Nyalla menyebut, MPR sudah mencakup semua elemen demokrasi di Indonesia. Di sana sudah ada perwakilan rakyat, perwakilan tokoh, partai dan daerah. MPR ibaratnya merangkum semua perwakilan suara rakyat.
Alasan La Nyalla mencakup banyak hal. Ia menyebut pemilu di Indonesia sudah tak demokratis, sebab sudah dikuasai kelompok tertentu. Pemilu hanya formalitas karena semua sudah ditentukan, termasuk siapa pemenangnya.
Tuduhan La Nyalla itu tentu tak berdasar, ia hanya ingin tujuannya mengembalikan UUD 45 ke naskah yang asli bisa terwujud.
Keinginan La Nyalla itu sering ia sampaikan ke sejumlah organisasi, lembaga atau komunitas yang memiliki jumlah massa besar, seperti Pemuda Pancasila, PSHT, dan lain sebagainya.
Di sisi lain, La Nyalla sekaligus ingin menjegal Jokowi dengan tuduhan telah melanggar konstitusi, ketika benar-benar tergiur dengan tawaran La Nyalla, menambah masa jabatannya 2 sampai 3 tahun lagi.
Saat ini setiap daerah di Indonesia sudah menata Pemilu 2024. Mulai dari rekrutmen petugas pemilu di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Sementara itu, La Nyalla membuat gaduh dan ingin menggagalkan itu semua.
Meski ia tak secara gamblang menyampaikan ingin menggagalkan pemilu 2024, namun secara tersirat keinginannya itu sudah jelas.
Keinginan La Nyalla, ia bisa menjegal Anies Baswedan, menjerumuskan Jokowi agar melanggar konstitusi, sementara ia bisa melenggang menjadi presiden. Sebab, La Nyalla sendiri pernah menyampaikan dirinya ingin jadi presiden.
Namun semua harapan La Nyalla itu tampak tak segamblang itu.
La Nyalla membuat alibi dengan serangan pemerintahan Jokowi yang tak pro rakyat. Ia membuat contoh, UUD 45 yang diubah sesuai semangat reformasi, justru menjadikan pemerintah lebih loyal terhadap kepentingan oligarki yang menguras kekayaan alam Indonesia.
Sekali lagi, setelah aktif mengkritik pemerintahan Jokowi sepanjang tahun 2021, mulai dari UU Omnibus Law dan aktif menolak isu Jokowi tiga periode.
Kini La Nyalla tiba-tiba berbalik arah, justru menyarankan agar Jokowi menambah masa jabatan 2 sampai 3 tahun. Lantas apa mau ketua DPD RI yang mencla mencle ini?
Yang jelas, La Nyalla sudah kehabisan akal. Setelah berulangkali pindah-pindah partai politik dan tak pernah dapat dukungan, kini kebingungan mencari cara agar bisa jadi presiden. Apalagi Pemilu 2024 sudah dekat. Tentu ia tak mau hanya jadi penonton.